Semarang, TABAYUNA.com - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah Fakhruddin Karmani menyampaikan kritik terbuka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu'ti, M.Ed., secara terbuka melalui akun Facebook yang direspon banyak pihak melalui komentar-komentar di status tersebut.
Kritik itu ia sampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada Sabtu 16 Agustus 2025. Lewat aku tersebut, Fakhruddin menulis surat terbuka sebagai berikut:
Yth. Prof Dr. Abdul Mu'ti
Mendikdasmen RI
Panjenengan adalah menteri Pendidikan RI, untuk semuanya bukan menteri Ormas.
Kami juga punya ribuan sekolah.
Paling tidak kasih kuota keadilan untuk di luar Ormas Bapak walau Qolilan.
Selamat HUT RI 80
Merdeka
Hal itu dilakukan Fakhruddin merespon Undangan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 tertanggal 15 Agustus 2025 dengan nomor 2218/C4/DM.00.02/2025 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditandatangani secara digital oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama,Maulani Mega Hapsari, S.IP, M.A.
Surat undangan tersebut berisi undangan kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang hanya mengundang 200 peserta dari SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah.
Selain itu, Fakhruddin juga menyoroti ketidakadilan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 400.3.8.1/10/2025 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV tertanggal 5 Agustus 2025 yang diteken Budhi Eviani Herliyanto, S.P., M.P., yang hanya mengundang SMA dan SMK dari Muhammadiyah Blora.
Fakhruddin menyampaikan awak media melalui siaran pers menyebut, bahwa pihaknya atas nama LP. Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah menyayangkan tindakan tersebut.
"Pertama, atas nama lembaga dan juga aspirasi dari warga sekolah Ma`arif tentunya sangat kecewa dan prihatin jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dikelola secara eksklusif hanya untuk kepentingan organisasi Pak Menterinya sendiri (Muhammadiyah). Indikasi ini sudah sangat kuat mulai dari penentuan kuota bantuan, lembaga-lembga pelaksana Diklat yang ditunjuk, tim pelatih sampai peserta-peserta pelatihan sepeti yang beredar hari ini 100% dari organisinya Pak Menteri," kata dia.
"Kedua, Abdul Mu'ti itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Beliau harus bisa bersikap dan berpikir secara makro untuk kepentingan kemajuan pendidikan untuk semua warga sekolah. Beliau harus melihat bahwa di Indonesia ini organisai/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu sangat banyak. Seperti di Ma`arif NU Jawa Tengah ini punya 4.326 satuan pendidikan, dan beliau harus bijak dan paham posisi," lanjut dia pada Ahad (17/8/2025).
"Ketiga, Pak Presiden, kalau mau pendidikan maju, saran kami pilihlah Menteri Pendidikan dari kalangan professional yang bisa memahami ekosistem pendidikan di Indonesia. Saya sangat yakin, kalau kalau Pak Menteri Pendidikan dan wakil-wakilnya hanya di isi satu Ormas, ya kami nggak yakin akan ada keadilan dalam hal akses pendidikan yang berkualitas untuk semua.
Perlu kebijakan khusus dari presiden kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini harus kolaboratif. Omong kosong menurut saya kalau di forum bilangnya 'kita harus kolaborasi' tapi implementasinya 'mari kita kuasai sendiri'," sindirnya.
Dengan kejadian ini, pihaknya berharap agar pendidikan dasar dan menengah benar-benar dikelola secara profesional untuk semua kalangan, tidak hanya dimonopoli oleh Ormas tertentu karena menggunakan biaya dari negara. (TB1)
Tambahkan Komentar