Ilustrasi Kompas.com
Oleh Ayik Heriansyah
Penulis merupakan Mantan Ketua HTI Bangka Belitung

Rencana reuni alumni 212 menjadi pembicaraan di bulan Maulid kali ini. Dengar-dengar Maulid Nabi jadi cover kultural bagi hajatan PA 212 di Monas yang sudah menjadi rahasia umum beraroma politik. Lazimnya peringatan Maulid diselenggarakan di masjid-masjid, majlis taklim, pesantren, sekolah, madrasah dan kantor-kantor berisi pembacaan shalawat, tausiyah dan do'a tanpa orasi politik.

Komponen utama PA 212 tinggal FPI. Ormas-ormas yang lain merasa PA 212 sudah tidak relevan. Sebab, alasan keberadaan aksi 212, menghukum penista agama, sudah hilang. Ahok sendiri hampir merampungkan masa tahanannya. Satu per satu aktor aksi 212 mengundurkan diri dari PA 212.

Naas memang Habib Rizieq Shihab (HRS) pemimpin spiritual aksi 212 malah terjerat kasus hukum. Yang lebih menyakitkan karena kasus hukum kali ini terkait human error dirinya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam dan kaum muslimin. Umat menyesali mengapa HRS lari ke Arab Saudi. Dimana kekesatriaan, kepahlawanan dan nyali HRS?

Kepergian HRS merupakan kerugian besar bagi FPI. Ketidakhadiran fisik HRS di tengah jamaah FPI sedikit banyak mengendorkan semangat juang mereka. Komunikasi antara pengurus FPI dengan HRS tetap bisa berjalan namun dengan tambahan biaya yang lumayan. Baik biaya telekomunikasi maupun transportasi dan akomodasi dari Jakarta ke Mekkah.

Sedangkan sikap pemerintah Jokowi sudah jelas, kasus hukum HRS dijalankan dengan proses hukum. Jalur politik tertutup rapat untuk kasus HRS.  Hal-hal ini membuat FPI kesal. Presiden Jokowi kemudian menjadi sasaran _bully?. Dituduh PKI, melakukan kriminalisasi ulama, dsb. Pilihannya Jokowi cukup sampai 2019 jadi Presiden jika tidak berarti HRS bisa sampai 2024 tinggal di Arab Saudi.

FPI terus menyerang pemerintahan Jokowi. FPI butuh isu-isu sensitif untuk itu. Sudah barang tentu isu-isu yang bisa memancing emosi umat Islam. Seperti mendapat durian jatuh, kasus pembakaran bendera HTI di Garut langsung disamber FPI. FPI bersih kukuh mengatakan bendera itu bendera tauhid.

Hampir-hampir FPI menjadi "Jubir" HTI. HTI sendiri sebenarnya punya catatan buruk ketika berkoalisi dengan FPI. FPI pun ingat akan pengkhianatan HTI. Kepentingan FPI pada kasus pembakaran HTI bukan rangka membela HTI melainkan untuk dijadikan isu yang bisa membakar emosi umat, mendeskreditkan pemerintah yang disokong NU, Ansor dan Banser.

FPI dan HTI bersekutu sementara karena menghadapi musuh bersama, pemerintah Jokowi. HTI marah besar dengan Jokowi yang mencabut badan hukum organisasi mereka. Pencabutan badan hukum ini memukul HTI ke belakang seperti awal mula mereka berdakwah. 30 tahun dakwah HTI jadi sia-sia. Kini mereka kembali ke hukum asal sebagai organisasi terlarang. Dilarang menggunakan nama dan atribut HTI di ruang publik. Dilarang menyerukan Khilafah di muka umum.

Resonansi isu kasus pembakaran bendera HTI semakin melemah. Dua orang pelaku pembakaran pun telah menerima hukuman dengan pasrah. Insiden itu membuka banyak hikmah. Terutama untuk menyingkap dan mengungkap pola HTI dalam ber-siyasah. Ternyata tanzhim HTI masih aktif. Sel-sel halaqah mereka masih hidup. Lone Wolf HTI sesekali muncul di media sosial. Ternyata HTI tanpa badan hukum lebih berbahaya.

Melalui reuni 212, FPI dan HTI mau membuka kembali polemik bendera HTI atau bendera tauhid?.  Sejujurnya polemik bendera bertujuan politis. Hendak membuat gaduh, memancing kericuhan, memicu kerusuhan dan berspekulasi akan terjadinya gesekan-gesekan politik di tingkat elit. Seandainya polemik itu bersifat ilmiah-syar'iyah pasti FPI dan HTI akan membahasnya secara tertutup dan terbatas dengan para pakar terutama pakar syariah, sirah, tarikh, semiotika dan hermeneutika.

FPI dan HTI paham kalau bendera produk budaya. Bendera bukan nash. Perkara bendera tidak termasuk pembahasan aqidah dan pokok-pokok syariah. Pemaknaan suatu bendera ditentukan oleh kesepatan masyarakat (konvensi sosial). Jika mayoritas umat Islam sepakat bendera yang dibakar di Garut itu bendera HTI, ya begitulah asosiasi nalar alamiah umat ketika melihat bendera warna hitam/putih yang di atasnya tertulis dua kalimah syahadat dengan khath tsulusi sempurna dan tanda syakl yang selalu dibawa HTI pada acara/kegiatan resmi mereka.

Bandung, 14 November 2018
Tabayuna.com – Kementan gelar Workshop Penyakit African Swine Fever (ASF) dengan Tema Kesiap siagaan Ancaman ASF pada Ternak serta Industri Babi. (Rabu, 31 Oktober 2018) Hotel UNS in ballroom INDRAPRASTA, Kota Surakarta Jawa Tengah. Kementerian Pertanian mengumpulkan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Indonesia, Laboratorium kesehatan hewan (balai veteriner), Institusi pendidikan dan akademisi, pelaku bisnis bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan para peternak babi. Peserta Workshop sekitar 150 orang, dari pemerintah/dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota, peternak babi swasta atau PT dan asosiasi penggiat ternak babi.

Dalam beberapa bulan terakhir wabah penyakit hewan African Swine Fever (ASF) yang dapat menyerang babi domestik (yang dipelihara) maupun babi liar dilaporkan terjadi di beberapa negara di dunia. Salah satu wabah yang menjadi perhatian adalah wabah yang terjadi di Tiongkok yang merupakan negara dengan populasi babi terbesar di dunia yaitu lebih dari 400 juta ekor. Tercatat bahwa sejak pertama kali mengumumkan penyakit ini pada awal Agustus 2018 sudah 13 Provinsi di China tertular ASF, dan puluhan ribu ekor babi harus dimusnahkan untuk menghindari penyebaran penyakit lebih lanjut. Wabah di Tiongkok merupakan wabah ASF pertama di Benua Asia.


Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa Indonesia harus mewaspadai ancaman masuknya ASF ini, karena belajar dari pola penyebaran penyakit babi sebelumnya, setelah terdeteksi di Tiongkok, maka dalam beberapa tahun penyakit tersebut telah terdeteksi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengikuti pola lalu lintas babi dan produknya. Terkait dengan ancaman tersebut, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat khususnya pemangku kepentingan terkait babi, untuk menyamakan pola pandang terkait ancaman dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencegah masuk dan kemungkinan menyebarnya penyakit hewan ASF tambah Fadjar.
Andri Jati Kusuma, National Technical Adviser dari FAO ECTAD Indonesia menambahkan alasan kenapa Indonesia perlu mewaspadai ancaman penyakit hewan ASF adalah sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah ASF dan tidak ada pengobatan apabila sudah terjadi kasus. Satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran dan mengendalikan kasus apabila sudah terjadi adalah dengan cara memusnahkan babi-babi tersebut. Walaupun beberapa negara Eropa berhasil memberantas penyakit ini, namun sampai akhir Oktober 2018, sebaran penyakit ASF masih cukup banyak di dunia.
“Berdasarkan kajian analisa risiko, Indonesia harus mewaspadai kemungkinan masuknya ASF melalui pemasukan daging babi dan produk babi lainnya, sisa-sisa katering transportansi internasional (laut dan udara), serta orang yang terkontaminasi virus ASF dan kemudian kontak dengan babi di Indonesia” Tambah Tri Satya Putri Naipospos, Ketua Komisi Ahli Kesehatan Hewan Indonesia. (Rabu, 31 Oktober 2018)


Sementara itu Ida Bagus Ardana, Pengurus Asosiasi Dokter Hewan Monogastrik Indonesia (ADHMI) sekaligus guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana menjelaskan bahwa diperlukan kemampuan untuk deteksi dini penyakit agar penyakit ASF segera tertangani dan tidak sampai menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Lebih lanjut Ardana menyampaikan bahwa Biosekuriti adalah strategi utama mencegah terjadinya ASF di peternakan-peternakan babi di Indonesia.

Senada dengan Ardana, Widya Asmara, pakar penyakit hewan dan guru besar FKH Universitas Gajahmada menjelaskan tanda-tanda klinis penyakit ASF untuk memudahkan pengenalan penyakit bagi peternak dan petugas kesehatan hewan, sehingga langkah cepat penanggulangan dapat dilakukan. Deteksi cepat, pelaporan cepat, dan respon cepat diperlukan untuk bisa mencegah penyebaran penyakit tambahnya.

Terkait ancaman masuknya ASF ini, Direktur Kesehatan Hewan menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan yang ketat terhadap importasi babi hidup dan produk-produk daging babi, terutama dari negara-negara yang tertular ASF, dan hal ini sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut Fadjar berpesan kepada pemangku kepentingan terkait untuk memastikan disposal yang tepat dari sisa-sisa makanan yang berasal dari pesawat udara, kapal laut atau kendaraan yang datang dari negara-negara tertular ASF, serta memastikan bahwa babi tidak diberi makan sisa-sisa dapur atau sampah sebelum dimasak pada temperatur tertentu.


Khusus untuk peternak, Fadjar meminta agar peternakan tidak memberikan sisa-sisa dapur atau sampah (SWILL) yang mengandung daging babi atau produk daging babi yang kurang dimasak atau tidak dimasak kepada babi, dan jangan membiarkan babi-babi untuk dapat mengakses sisa-sisa dapur atau sampah, serta melaporkan apabila ada dugaan ASF di peternakan agar pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah cepat menanggulanginya. “Apabila langkah-langkah penting tersebut kita bisa jalankan dengan benar, dan system surveilans bisa dilaksanakan dengan tepat, maka saya optimis bahwa populasi babi di Indonesia yang berjumlah 8 juta ekor lebih dapat kita lindungi dari ancaman ASF” pungkasnya. (tb44/hms).
Semarang, TABAYUNA.com – ALIANSI MAHASISWA dan MASYARAKAT JAWA TENGAH Menggelar aksi damai di Depan MAPOLDA Jateng, Kantor Gubernur Jateng dan Kantor DPRD Jateng, (Senin, 12 November 2018) dengan tema STOP FITNAH DAN ISU SARA pada Pemilu 2019, Pemilu 2019 ajang MEMILIH PEMIMPIN, Bukan PERANG dan Adu Domba Rakyat, Masyarakat Harus CERDAS Memilih PEMIMPIN

Korlap Aksi, Mahfudz Ali, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Dalam orasinya memaparkan; Apa yang diucapkan oleh Calon Presiden nomor urut 02 tersebut sangat tidak pantas, yakni menganggap “Tampang Boyolali” tidak pernah masuk hotel mewah.

“Sebagai seorang tokoh bangsa, beliau tidak pantas mengucapkan kalimat yang melukai hati dan perasaan masyarakat, STOP FITNAH DAN ISU SARA pada Pemilu 2019” Tegas KORLAP Aksi dalam orasinya.

sikap Ketum Partai Gerindra itu sangat tidak patut untuk dicontoh. Sekalipun Prabowo merupakan sosok tokoh nasional, tapi selera humor semacam itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi bangsa ke depan.
“Pemilu 2019 ajang MEMILIH PEMIMPIN, Bukan PERANG dan Adu Domba Rakyat, maka Penghinaan terhadap martabat bangsa Indonesia ini tidak boleh dibiarkan, karena akan menjadi preseden buruk bagi generasi Indonesia ke depan” tegas KORLAP Aksi.


Dalam aksinya kali ini, mereka juga menilai bahwa seharusnya aparat penegak hukum melihat sisi krusial dari kasus asal ngomong tersebut, yakni potensi perpecahan, apalagi gaya bercanda ala Prabowo Subianto tersebut bukan sekali saja terjadi, bahkan kepada para jurnalis juga mendapatkan narasi yang sejenis.
‘Masyarakat Harus CERDAS Memilih PEMIMPIN 2019 dan juga Pelecehan terhadap warga Boyolali dan kepada Bangsa Indonesia oleh Prabowo seharusnya bisa dicermati oleh Polri dan Kejaksaan karena berpotensi timbulkan perpecaha, JAGA persatuan dan kesatuan BANGSA Indonesia” Tegasnya.

Sejauh ini terlalu sering narasi negatif dilontarkan oleh Prabowo Subianto yang notabane adalah capres di Pilpres 2019. apa yang dilontarkan Prabowo juga berpotensi membawa arah negatif bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan.

“Ada lagi yang di lakukan sandiaga uno, melangkahi makam, Dalam Islam tidak boleh melangkahi makam, kami harapkan prabowo sandi taubatan nashuka, Kalau tidak maka masyarakat boyolali jateng tidak akan pilih prabowo sandi” Jelasnya.

Kesan yang diambil dari pidato-pidato beliau adalah agar tidak ada kemajuan dan pesimisme terhadap masyarakat khususnya masyarakat Boyolali, Prabowo Subianto harus meminta maaf secara terbuka atas sikap dan pernyataannya yang melukai hati dan perasaan masyarakat Boyolali dan berjanji agar tidak lagi mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari.

Kami mengecam pidato Prabowo Subianto yang telah menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Dan meminta kepada bapak Prabowo Subianto agar tidak melecehkan dan menghina rakyat Indonesia lagi. serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan Rakyat Indonesia. Pungkas Korlap Aksi MAHFUDZ ALI dalam orasinya. (tb44/Hms).
Sebagian Pengurus LTN NU Jateng sedang berbincang tentang rencana program di Ruang Rapat Kantor PW NU Jawa Tengah
Tabayuna.com - Tak lama ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah telah mengukuhkan Pengurus Lajnah Ta’lif wa-Nasyr (LTN) periode 2018-2023. Lembaga yang bergerak dalam bidang informasi dan publikasi ini diharapkan dapat mewarnai dunia jurnalistik yang menampilan tulisan dan audio visual yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya di dunia maya.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa sekarang ini arus informasi lebih didominasi melalui dunia maya. Di dunia maya, setiap orang bisa bebas mencari informasi. Selain itu juga ia pun bisa bebas pula untuk membuat tulisan dan dipublikasi sendiri.

Keadaan arus informasi yang cepat dan muda ini sulit untuk dikendalikan, sehingga menuntut pada setiap elemen masyarakat untuk peduli, baik dari unsur pemerintahan maupun non pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mengisi dunia maya dengan konten-konten yang edukatif, informatif dan anti-hoax.

Ketua LTN PWNU Jawa Tengah, H. Mahlail Syakur Sf. mengatakan, di sini peran NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia diharapkan untuk ikut andil mengisi dunia maya, guna para membaca, khususnya para generasi muda mendapatkan informasi yang benar, sebab salah satu penyebab yang membentuk pemikiran anak muda adalah apa yang dibaca dan apa yang dilihat.

“Kecepatan dan kemudahan mencari informasi yang ada di dunia maya di era sekarang menjadi sebuah keniscayaan, sulit untuk dibendung dan dihentikan, sehingga ini tugas kita untuk menampilkan tulisan yang edukatif dan anti hoax,” kata Syakur kepada Tabayuna.com setelah melakukan rapat kerja LTN di Kantor PWNU Jawa Tengah, Jl. Dr. Cipto 180 Semarang, Jumat (16/11/2018) petang.

Untuk itu, kata Kang Syakur, begitu ia biasa disapa, LTN memiliki 3 (tiga) program utama. Pertama, mengoptimalkan website dan media sosial yang dikelola oleh PWNU Jawa Tengah, dengan cara aktif mempublikasi konten yang dapat memberikan informasi yang benar dan mendidik terutama bagi warga Nahdliyyin.

Program kedua, lanjutnya, memproduksi audio visual dan desain grafis. Program ini memfokus pada pembuatan konten yang berupa gambar dan video. Ini penting dilakukan di era digital seiring dengan perkembangan smartphone sekarang ini, mengingat tidak sedikit masyarakat yang mencari dan menikmati konten-konten yang berupa gambar dan video.

“Untuk mengoptimalkan itu, dibutuhkan pula program yang ketiga, yaitu melakukan pelatihan jurnalistik bagi pelajar dan santri, baik pelatihan tulis-menulis, desain grafis maupun video maker. Program ini bertujuan untuk menciptakan jurnalis dari kader NU sebanyak-banyaknya, lebih-lebih untuk pelajar dan santri yang sedang menjalani masa-sama semangat untuk belajar, sehingga semakin banyak jurnalis atau penulis, maka akan semakin banyak pula karya-karya yang akan dipublikasi,” jelasnya.

Kang Syakur menjelaskan, memang LTN NU akan memfokuskan tiga program utama tersebut, namun ini tidak kemudian membatasi hanya itu saja, ada beberapa program lainnya yang telah direncanakan oleh pengurus lembaga.

“Misalnya, LTN NU akan menerbitkan buku, membuat majalah, buletin, merekomendasi kitab/buku untuk madrasah/sekolah, dan program lainnya, yang intinya semua program diharapkan dapat memberikan manfa'at bagi masyarakat luas dan berkah dari NU,” pungkas dia. (tb44/Wahib)