TABAYUNA.com - Siapa yang tak kenal pendiri Nahdlatul Ulama (NU), beliau Hadratussyekh  KH. Hasyim Asyari. Jika kembali ke masa lalu, pada 7 Ramadhan 1366 H, Hadratussyekh Hadratussyech  KH. Hasyim Asyari wafat dan meninggalkan warisan besar bernama NU.

Kabar Jatuhnya Malang (karesidenan Malang, khususnya Singosari) ke tangan Belanda pada Agresi I membuat shock Hadratussyech KH Hasyim Asy’ari. Terlebih, Malang adalah tempat Markas Tertinggi Laskar Hizbullah dan Sabilillah; pejuang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengusir Sekutu dalam medan perang yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional.

Sebagai pemegang Komando Pergerakan Kemerdekaan dan mempertahakannya, banyaknya korban Kyai, Guru Ngaji, Santri dan Nahdliyyin yang gugur dalam Serangan Belanda membuat Hadratussyech tertekan hingga terjadi pendarahan otak, dan pada pukul 03:00, 7 Ramadhan 1366 H, Sang King Maker NKRI, Muassis NU Hadratussyech MENGHEMBUSKAN NAFAS TERAKHIR.

Lahu, wa dzurriyatahu, wa talamidzahu, wa man intasaba ilaihi. AL-FATEHAH . Nanti malam Haul Mbah Hasyim Asy'ari.

Tarawih malam ke-7 Ramadhan sekalian hadiah Fatihah untuk para Leluhur; tabarrukan Haul Mbah Hasyim Asy'ari ke-83 tahun Hijriyah. (tb55/hms).
Kopi Tabayuna
TABAYUNA.com - Bagi Anda pecint kopi di mana saja berada, berikut ini adalah produk kopi dari Lengkongcoffe Temanggung dengan mengeluarkan Kopi Tabayuna atau Tabayuna Khoufi yang dijual online Tabayuna.com sini, fanspage Tabayuna.com, lalu Instagram Tabayuna.ig dan melalui nomor telepon dan WA.


Apasih Kopi Tabayuna?
Kopi Tabayuna, atau Tabayuna Khoufi ini adalah produk kopi bubuk siap seduh dari media Tabayuna.com bidang marketing yang bekerjasama dengan Lengkongcoffe. Saat ini, Tabayuna Khoufi melayani penjualan grosir dan eceran.

Apa Saja Produk Kopi Tabayuna?
Ada beberapa produk Tabayuna Khoufi yang bekerjasama dengan Lengkongcoffe yang bisa Anda beli. Mulai dari Arabika, Robusta, Exelsa.

Berapa Harganya?
Jenis Arabika
Bubuk/Rosbin (1 kg) : Rp 180.000*
Bubuk (100 gram): Rp 25.000*
*Harga belum termasuk ongkir
*Jika membeli 10 pack (bubuk 100 gram), maka harga Rp 150.000

Jenis Excelsa
Bubuk/Rosbin (1 kg) : Rp 180.000*
Bubuk (100 gram): Rp 20.000*
*Harga belum termasuk ongkir
*Jika membeli bubuk 5 (bubuk 100 gram) maka harganya Rp.100.000

Jenis Robusta
Bubuk/Rosbin (1 kg) : Rp 180.000*
Bubuk (100 gram): Rp 20.000*
*Harga belum termasuk ongkir
*Jika membeli

Jika Anda berminat, silakan hubungi nomor di bawah ini:
WA: 085740145329

-Semua harga belum termasuk ongkir. Namun untuk luar Temanggung, jika beli di atas 2kg maka gratis ongkir.
-Menerima dalam bentuk pesanan kecil dan besar

Galeri:


Suteki (tengha) saat bersama pengasong khilafah
TABAYUNA.com - Profesor Suteki, SH, MHum guru besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip) masih ngotot dengan sistem khilafah yang diasong HTI. Ia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harusnya taat dan patuh pada UUD 1945, NKRI, Pancasila, tapi tetap menggelontorkan ide-ide khilafah lewat medsos.

Padahal HTI sendiri memang bubar-bar alias karena terbukti ingin mengganti Pancasila.


Sesuai rencana, pada hari ini, Rabu (23/5/2018) besuk Kamis (24/5/2018), beberapa dosen Undip termasuk Suteki sang pengasong khilafah akan disidang. 

Kepala UPT Humas dan Media Undip Semarang, Nuswantoro, mengatakan sidang etik tertutup berlangsung hari ini dan Rabu (23/5/2018) besok sehingga belum diketahui keputusan apa yang diambil

Sebelumnya, ia masih mendukung khilafah dan memberikan sebuah jawaban tentang khilafah seperti caption dan hasil penelusuran Tabayuna.com sampai Rabu (23/5/2018) di bawah ini:

Terkait dengan KHILAFAH, teman fb saya Pak Hadi Purnomo yang bertanya begini:
"Knp dinegara asalnya, khilafah tidak diterapkan? kalau kita mau menerapkan khilafah, apakah berarti kita merubah secara total sistem ketatanegaraan kita? apakah ini berarti kita memformat ulang bagaimana negara indonesia? ( konstitusi negara, sistem hukum, ekonomi dsb?"

Perlu hati-hati menjawabnya. Dengan segala keterbatasan saya, ini jawaban saya:

"1. Dulu sistem khilafah sudah diterapkan dan bila ditelusuri masa kekhalifahan mencapai ratusan tahun lamanya dgn variasi teknisnya. Tidak monoton. Bahkan tercatat selama 1300 tahun. Terakhir Kekhalifahan Utsmani 1924. Ini fakta sejarah.

2. Negara asalnya mana? Awal khulafaur rasyidin itu Madinah, berakhir di Turki. Pusat kekhalifahan tdk satu tempat. Jadi, umat Islam tanpa kekhalifahan bisa dihitung sejak 1924 hingga sekarang 2018. Selama 94 tahun vacum. Apakah akan bangkit lagi? Alloh dan Rasulnya yg menjaminnya. Ada hadits sahih. Percaya atau tidak? Ini menyangkut keyakinan kita kpd Alloh. 
Klo di negara asalnya tidak lagi dipakai, itu bukan berarti sistem kekhalifahan tidak baik, tetapi karena negara itu telah dicekoki dgn janji-janji sistem pemerintahan yg lain dan sbg akibat kekalahan perang dingin ( baik dulu waktu di Turki maupun sekarang). Demokrasi barat menjadi pilihan. Khilafah adalah bagian dari ajaran islam. Itu prinsip. Dan ajaran islam itu benar. Persoalan sekarang blm bisa diterapkan kembali, itu soal lain. Bisa jadi Quran pun ditinggalkan oleh bangsa Arab, tapi bkn berarti Quran itu buruk.

3. Oleh karena khilafah sbg sistem pemerintahan islam, maka begitu dipilih dgn sendirinya hrs ada perubahan fundamnental sistem pemerintahannya. Tentu ada masa peralihan. Itu wajar. Tetapi prinsip melindungi semua warga negara itu tetap dijunjung tinggi. Perlakuan adil bagi setiap pribadi. Hukum utama adalah hukum Islam. Bagi yg beragama lain tentu ada perjanjian khusus. Jadi konstitusi negara diganti, sistem hukumnya diganti, sistem ekonominya juga diganti disesuaikan dengan syariat islam.
Apakah itu mungkin?

KITA LIHAT PROTOTYPE ACEH meski blm sempurna. ACEH BISA bukan? Apakah semua penduduk aceh muslim? Bukan..!"

Lalu ditanyakan tentang risikonya:

"Seberapa besar resiko terjadinya konflik horizontal bila sistem khilafah diterapkan di negara kita? mengingat kita negara yg pluralisme( hkm, suku, ras, agama)?"

dan ini jawaban saya:

"Resiko itu pasti ada. Makanya ada tahap2 bgm menerapkan kembali sistem khilafah. Yg paling utama adalah MEMBANGUN KESADARAN UMAT terhadap pentingnya syariat islam dijalankan. Bila tdk ada kesadaran umat ya tentu tdk mungkin bisa diterapkan sistem khilafah. Lalu yg kedua, di samping dukungan umat adalah dukungan militer. Klo militer tdk ada dukungan ya tentu sangat sulit sistem khilafah dijalankan. Bgm dgn pluralitas kita? Dari zaman dulu mana ada sih masyarakat yg homogen? Ini fakta. Ketika khilafah tegak, masyarakat juga plural bukan? Ini fakta sejarah yg tdk bisa kita pungkiri."

Masih ada pertanyaan Pak Hadi Purnomo sbb:

"Mhn izin Prof, kalau begitu apakah Prof setuju dan ingin merubah NKRI dg negara Islam berdasarkan sistem Khilafah?"

Jawaban saya:

"Bukan kapasitas saya utk menyetujui atau tidak Pak Hadi. Itu semua tergantung pada kesadaran rakyat dan penguasa serta militernya. Saya setuju tapi rakyat yg lain serta penguasa maupun militernya tdk setujua ya percuma. Saya hanya pegang prinsip bahwa khilafah itu ajaran Islam sehingga mendakwahkannya bukanlah perbuatan melawan hukum. Itu prinsip saya. Nah, ketika dakwah itu mencapai pada tingkat kesadaran umat atau rakyat kemudian mereka secara suka rela ingin mengganti sistem pemerintahan ya itu sbg buah dari usaha membangun kesadaran. Tidak ada yg memaksakan mesti menerima sistem khilafah. Tidak ada. Tugas saya sbg muslim hanya menyampaikan bahwa KHILAFAH ITU BAGIAN DARI AJARAN ISLAM."

#dahgituaja#

Postingan di atas, ia tulis pada 2 Mei 2018 pukul 9.46 lewat akun Suteki dan kemudian dibagikan lagi oleh teman Facebooknya bernama Riski Ramdani pada 3 Mei 2018 pukul 13.51 WIB.

Guru besar yang juga mengajar mata kuliah Pancasila ini, memiliki dua akun Facebook. Pertama adalah bernama Suteki dan kedua bernama Suteki, Sh, Mhum, Dr dan akun ini sampai berita ini ditulis, akun ini yang masih aktif sampai 22 Mei 2018.

Sementara itu, Humas Undip, Nuswantoro juga membeberkan kepada awak media bahwa Suteki masih aktif mengajar.

"Iya masih mengajar," kata Kepala UPT Humas dan Media Undip Semarang, Nuswantoro saat dikonfirmasi, Selasa (22/5/2018).

Suteki pernah menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan Perppu Ormas dan cukup sering mengungkapkan pikirannya lewat media sosial. Ia diganjar sidang pada hari ini, Rabu (23/5/2018) dan besuk Kamis (24/5/2018) sesuai keterangan dari Humas Undip.

Sangat ironis jika PNS, makan gaji, tunjangan, dan segala fasilitas dari negara ini, namun ia sendiri mengkhianatinya. Duh! (tb44/hms).

Prof Suteki dosen Undip (tengah) yang ngotot pro khilafah yang akan disidang besuk, Kamis (24/5/2018).
TABAYUNA.com - Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang, Jawa Tengah, tak lama lagi akan menggelar sidang kode etik pada sejumlah dosen yang mendukung sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Salah satunya adalah Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum guru besar Ilmu Hukum Undip yang ngoto pro khilafah dan anti-NKRI.

Tindakan itu sebagai bentuk penegasan Undip sebagai universitas yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pada Juli 2017, pemerintah mencabut badan hukum HTI. Itu menandakan pemerintah membubarkan organisasi tersebut. Alasannya, aktivitas dan kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila serta tidak berjiwa NKRI.

Lantaran itu, Humas Undip Nuswantoro mengatakan bahwa pimpinan dan civitas akademika menolak tegas ujaran serta tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI, juga Pancasila. Termasuk, sikap beberapa dosen yang dianggap mendukung HTI.

"Besok baru sidang, Belum bisa menyampaikan hasilnya. Sifatnya sidang etika, tertutup hanya untuk anggota dewan etika dan yang bersangkutan," beber Nuswantoro di Semarang pada hari Selasa (22/5/2018).

Nuswantoro tidak menyebutkan jumlah dosen yang disidang. Tapi, ujarnya, para dosen berstatus pegawai negeri sipil.

Satu di antaranya ialah Suteki, dosen di Fakultas Hukum. Saat HTI menolak dibubarkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Suteki merupakan salah satu saksi yang diajukan organisasi tersebut.

"Saat ini, persoalan itu sudah diserahkan ke Dewan Kehormatan Komite Etik dan apabila terbukti ada pelanggaran, akan dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan berlaku," tegas Nuswantoro.
Suteki, di akun media sosialnya, juga seolah mendukung sistem khilafah dan menyerang pemerintah. Beberapa unggahannya viral dan menghebohkan jagat maya.

"Undip tidak akan menolerir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat merongrong kewibaaan NKRI, UUD 1945, dan Pancasila," ungkap Nuswantoro.

Sementara itu, akun media sosial Facebook bernama Suteki milik profesor pengasong khilafah ini pun penuh dengan ucapan bela sungkawa karena dia akan disidang.

Sampai Rabu (23/5/2018) pukul 10.57 WIB, wall terakhir akun Suteki belum menulis status. Terakhir, hanya akun Ranian Ummu Ghina yang mengucapkan bela sungkawa seperti di bawah ini:
Caption akun Facebook Prof Suteki yang diambil Tabayuna.com, Rabu (23/5/2018).
Tapi sebelumnya, per tanggal 4 Mei 2018 pukul 5.32 WIB, ia menulis status yang tetap mendukung khilafah seperti di bawah ini:

"Khilafah itu Sistem Pmth yg mampu menjamin dijalankannya syariat Islam scr kaaffah. 
Klo ada umat Islam yg tdk akui sbg bagian dr AJARAN ISLAM mk ia harus mengoreksi kembali keislamannya."
Caption akun Facebook Prof Suteki yang diambil Tabayuna.com, Rabu (23/5/2018).

Sementara akun Facebook satunya, dengan nama Suteki, Sh, Mhum, Dr masih aktif sampai Selasa (22/5/2018). Pantauan Tabayuna.com, ia pun sempat membaca berita di Detik.com dan membagikan berita itu di dinding Facebooknya tentang informasi bahwa di akan disidang seperti caption di bawah ini:
Caption Tabayuna.com dari Facebook Suteki, Sh, Mhum, Dr pada Rabu (23/5/2018).

Duh, Prof, kamu itu PNS, makan uang negara Pancasila kok mau ngganti khilafah itu maksude priwek? Semoga segera kamu tobat dan segera ditindak Undip pada sidang etik yang direncanakan pada hari ini, Rabu (23/5/2018) dan Kamis (24/5/2018) besuk sesuai informasi dari Humas Undip.(tb99/Medcom).