Oleh Yuni Irawati

Mahasiswi Ekonomi Syariah INISNU Temanggung

Aset (harta) adalah segala sesuatu yang digunakan secara sah menurut hukum Islam dan merupakan urat nadi aktivitas ekonomi. Pada hakekatnya, harta Islam adalah milik Allah. Tetapi karena Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia atas harta, maka memperoleh harta seseorang sama dengan kegiatan pengembangan harta atau kegiatan pemanfaatan harta benda, dan jika seseorang memiliki harta, maka hakekat kepemilikan hanyalah menggunakan dan mengikat harta itu. Secara hukum, Shala’ tidak pernah bisa dikontrol secara bebas. Pekerjaan merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan orang memiliki kekayaan dan harta benda. Oleh karena itu, kebutuhan manusia untuk terpenuhinya kebutuhannya merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan darinya.
 

Islam masih mengakui hak milik individu, tetapi tidak memberikan hak mutlak kepada orang atau melarang individu memiliki properti. Karena ekonomi Islam ada sebagai ekonomi di dalam ekonomi ini. Pada hakikatnya, secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia dan dicari baik berupa benda maupun benda material seperti tumbuh-tumbuhan, emas, perak, binatang, dsb. 

Milik manusia

1. Harta adalah perhiasan kehidupan manusia, yang merupakan keinginan dan kebutuhan manusia; Untuk harta kekayaan, keinginan untuk memiliki adalah keinginan dasar, seperti keinginan untuk kesenangan dan untuk anak-anak dan keturunan.
 

2. Dari alam, kekayaan sebagai misi yang langsung diberikan kepada manusia oleh Tuhan dapat membawa kebaikan bagi manusia jika dia menggunakannya sesuai dengan perintahnya, tetapi jika dia tidak memperhatikan perintah Tuhan, dia akan dapat berbuat baik padanya.
 

Harta Secara etimologis, kata Property berasal dari bahasa Arab al-biling yang berarti milik, dan dapat juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Ketika sebuah objek yang didedikasikan untuk seseorang benar-benar di bawah kendali seseorang sehingga orang lain tidak dapat menggunakannya atau bertindak di atasnya. Oleh karena itu, harta adalah ikatan antara individu dengan suatu benda, dan tidak ada agama yang mengatur atau bahkan melarangnya, tetapi benda tersebut dikelola dengan cara yang benar dan halal menurut aturan Allah SWT.


Pembayaran dan penggunaan properti adalah sesuai dengan aturan Allah. Allah adalah pemilik sejati dan mutlak dari semua kekayaan. Dia mahakuasa dan pencipta alam semesta. Ungkapan tauhid laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah) juga menyiratkan bahwa tidak ada pemilik mutlak dari semua ciptaan kecuali Allah SWT. Mengenai kepemilikan harta ini, Allah telah memberikan aturan tentang harta pribadi (Al Milkiyah al-Fardiyah), milik umum (Al Milkiyah al-Fardiyah) dan milik negara dalam hal ini. 

Konsep kepemilikan memiliki dampak yang besar pada penggunaan aset. Dengan kata lain, siapa yang berhak untuk benar-benar menggunakan aset tersebut dan siapa yang berhak menguasainya. Dalam hal ini penggunaan aset tidak dapat dipisahkan dari aturan, sehingga aturannya adalah: Pengembangan aset mengenai metode dan cara menghasilkan aset tambahan seperti komersial, industri, produksi pertanian dan investasi. Penggunaan Kekayaan untuk Manfaat Aset, Baik Menggunakan Bahan yang Diperoleh atau Tidak Mendorong penggunaan kekayaan. Oleh karena itu, konsep kepemilikan properti didasarkan
pada gagasan suci bahwa segala jenis kegiatan ekonomi didasarkan pada aturan Islam. Kemungkinan pengembangan properti yang ada dalam diri manusia tidak dikecualikan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk memberikan Infaq dan Shodaqoh kepada yang berhak memberikannya. Harta tersebut juga digunakan dalam Islam untuk salat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

 


TABAYUNA.com- Pada Selasa 6 Desember 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Balesari sejumlah peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 9 INISNU Temanggung mengadakan kegiatan observasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Balesari Ibu Jumariyah beserta perangkat desa setempat. Kegiatan dilakukan guna menganilisa permasalahan yang ada di Desa Balesari untuk dijadikan program kerja KKN itu sendiri.

Desa Balesari awalnya terdiri dari 4 dusun yaitu Boresan I, Boresan II, Kalensari, Lembangan,
kemudian baru-baru ini terdapat penambahan wilayah yaitu Sorogaten yang sebelumnya berada
dalam kawasan Boresan I. Yang terdiri dari kurang lebih 700 Kepala Keluarga.
 

Desa Balesari menjadi salah satu daerah dengan lokus Stunting di Kabupaten Temanggung. Stunting
ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor baik gizi, pola asuh, sanitasi, dan juga tingkat ekonomi.
Berbagai program telah dijalankan guna mencegah dan menangani stunting. Hal ini terbukti telah
terjadi penuruna angka stunting di Desa Balesari itu sendiri.
 

Hasil dari kegiatan observasi ini antara lain mahasiswa mengetahui kegiatan dan program yang telah
berjalan di Desa Balesari, rencana kegiatan dusun dan kegiatan rutin yang telah berjalan. Beberapa
kegiatan organisasi yang aktif di Desa Balesari antara lain Posyandu, PKK, Karangtaruna, Kelompok
Kesenian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
 

Pemerintah Desa Balesari mengharapkan kegiatan KKN ini dapat menjadi sarana untuk mahasiswa
bermasyarakat dan berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu juga
diharapkan agar mahasiswa KKN mampu menjadikan edukasi pemilahan sampah tingkat rumah
tangga sebagai salah satu program kerja, karena hal itu yang menjadi masalah utama di desa yang
belum tertuntaskan. Harapan lain selain program kerja sesuai tema pencegahan dan penangan
stunting pemerintah desa juga berharap mahasiswa KKN melanjutkan program penanaman pohon
pisang untuk NU (Nahdlatul Ulama), dimana setiap lahan warga ditanami 1 pohon pisang dan
maksimal 3 pohon pisang.
 

Kegiatan observasi ini merupakan rangkaian kegiatan KKN Tematik Pencegahan dan Penanganan
Stunting. Dimana pada hari sebelumnya yaitu Senin tanggal 5 Desember 2022 secara resmi
mahasiswa telah diterjunkan di Desa Balesari oleh Ibu Yenny Aulia Rachman, M.Pd. selaku Dosen
Pembimbing Lapangan.
 

Program KKN Tematik INISNU Temanggung tahun 2022 ini diikuti oleh kurang lebih 120 mahasiswa
dari lintas program studi yang dibagi kedalam 9 kelompok dan disebar ke dua kecamatan yaitu
Kecamatan Bansari dan Kecamatan Gemawang. Waktu pelaksanaan kegiatan KKN mulai 5 Desember
2022 sampai dengan 13 Januari 2023. Sebelum kegiatan berlangsung mahasiswa telah mengikuti
berbagai pelatihan dan workshop yang diadakan oleh panitia yang bekerjasama dengan beberapa
dinas setempat. Di antaranya Pelatihan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) oleh Kementerian
Agama, Pelatihan Pendamping Produk Halal oleh Halal Center Yajri, Workshop Pengabdian kepada
Masyarakat Berbasis Metodologi PAR (Participation Action Research) dalam Pencegahan dan
Penanganan Stunting di Kabupaten Temanggung yang diisi oleh Panitia KKN, Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Camat Bansari dan Camat Gemawang, serta DepartemenGizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah
Mada. (TB33).


TABAYUNA.com - Penerjunan serentak mahasiswa KKN asal INISNU Temanggung yang berjumlah 120 mahasiswa dalam mengikuti program KKN tematik metodologi PAR (Participatory Action Research) dengan tema pencegahan stunting yang dibagi ke dalam dua wilayah yaitu Kecamatan Bansari dan Kecamatan Gemawang pada kelompok KKN di masing-masing lokus Desa dengan presentasi tertinggi daerah stunting. 13 mahasiswa yang diterjunkan ke Desa Purborejo, Kecamatan Bansari pada Senin, (05/12/2022).

Kegiatan penerjunan ke Desa Purborejo, tepat nya di dusun Prupuk lor, Cepit dan Pesingan.
Mahasiswa KKN bertempat di Aula Balai Desa Purborejo yang dihadiri oleh bapak Kepala Desa
Purborejo, bapak Carik Purborejo, Kadus dari setiap dusunnya dan Ibu DPL INISNU Temanggung.
Dalam sambutanya bapak Andika selaku Kepala Desa Purborejo menyampaikan bahwa “Program
KKN yang dilakukan di Desa Purborejo ini pertama kali dilaksanakan di desa tersebut. beberapa
program yang dibentuk oleh mahasiswa KKN tersebut nantinya dapat direalisasikan dan berdampak
baik dalam lingkup masyarakat. Khususnya dalam program tambahan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di Desa Purborejo secara menyeluruh.” Pungkas
bapak Kades.
 

Dengan mengangkat tema pencegahan dan penanganan stunting dalam melaksankan
tanggug jawab yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap urgennya pengetahuan stunting tentang perkawinan anak, dalam
berbagai aspek kehidupan melalui Tri Dharma Perguruan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan
dan kebutuhan masyarakat terkait permasalahan stunting khususnya di Kabupaten Temanggung.
Yang mana dari 13 mahasiswa ini akan di terjunkan di Desa Purborejo, Bansari yang terbagi menjadi
tiga dusun diantaranya Prupuk Lor, Prupuk Kidul, Cepit, Pesingan, Windusari.
 

“Dalam konteks Pengabdian Kepada Masyrakat (PKM) dan pendampingan terhadap
komunitas masyarakat serta ingin menciptakan ruang bersama untuk mewujudkan program yang
nantinya mampu memberikan efek samping positif bagi masyarakatnya. Bukan hanya belajar dari
lingkungan saja. Tetapi lebih mendekat kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut, mengenai
kebiasaan masyarakat, dan lain sebagainya. Mencari sumber informasi lebih mendalam tentang
seluk beluk penyebab stunting. Dan ditambah penanganan sampah dengan melihat sanitasi air
sudah terjaga, sampah, lingkungan bersih, dan banyak lainnya.

Karena sesungguhnya dari situ kita bisa melihat sumber masalah dan juga potensi.
Mahasiswa harus mengetahui betul problematika yang ada sehingga mampu menciptakan arus
positif dengan program yang akan dibentuk guna menangani permasalahan itu.” Ujar Ibu Faizah,
M.Pd. selaku DPL KKN Tematik di Desa Purborejo.
 

Usai pengarahan dari bapak Kepala Desa Purborejo dan Ibu DPL KKN Tematik INISNU
Temanggung. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi perkenalan antara mahasiswa KKN dengan Kadus
dari setiap dusunnya dalam penerjunan mahasiswa KKN Tematik INISNU Temanggung.
“Program KKN ini tentunya menjadi ajang latihan dalam kehidupan bermasyarakat harapannya kami mampu memperoleh berbagai ilmu, wawasan baru dan pengalaman yang mampu menjadi bekal nanti mahasiswa langsung terjun ke dalam masyarakat luas. Karena teori yang kami pelajari selama di bangku perkuliahan tentunya tidak lengkap dan sempurna ketika tidak mampu kita
praktikan dan memberikan dampak kemanfaatan.” Ujar Fajar Nugroho selaku ketua kelompok KKN
Desa Purborejo. (tb33/ Rissanah).


Jakarta, TABAYUNA.com
– Kementerian Agama RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus berkomitmen untuk membangun ekosistem pendidikan Islam inklusif. Ditjen Pendis juga meneguhkan komitmen untuk  terus memberi layanan pendidikan terbaik para penyandang disabilitas.

Hal demikian disampaikan Dirjen Pendis, M. Ali Ramdhani saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang bertema “Berinovasi Bangkitkan Pendidikan Inklusif”.

Ramdhani menegaskan untuk terus mewujudkan hak dan keadilan bagi peyandang disabilitas, termasuk dalam menerima layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

“Manusia yang terlahir dengan berbagai kondisi adalah mahluk ciptaan Allah, semuanya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Ramdhani di Jakarta, Senin (05/12/2022).

“Karenanya, penerimaan, penyediaan akomodasi yang layak, penghormatan, dan penghargaan kepada setiap iktiar untuk memartabatkan manusia, termasuk didalamnya pendidikan, bukanlah sekadar dipahami sebagai kewajiban konstitusi kenegaraan, tapi juga merupakan kewajiban keagamaan syar’an wa ‘adatan,” sambungnya.

Tujuan utama dari pendidikan, kata Ramdhani, adalah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Keseluruhan tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Pendidikan mengajarkan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan refleksi dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan diri dari para pembelajar, untuk selanjutnya diberdayakan, agar mereka dapa mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan yang dimilikinya, untuk mampu menapaki dan menghadapi setiap dinamika pada fase kehidupannya.

“Kementerian Agama, melalui Ditjen Pendis berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, memberikan pendidikan berkualitas yang menyapa seluruh anak negeri,” tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, tidak kurang 47.561 peserta didik penyandang disabilitas yang tengah belajar di madrasah, pesantren, dan PTKI.

“Ini adalah wujud kepercayaan terhadap pendidikan inklusif di lembaga Pendidikan Islam yang harus dijaga dengan baik,” tukasnya.
Dengan angka yang tidak sedikit, sambungnya, sejumlah langkah strategis telah dilakukan oleh Ditjen Pendis. Salah satunya, melalui pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Islam Inklusif. Pokja ini bertugas untuk mengkoordinasikan semua program di setiap Direktorat untuk penanganan dan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

“Upaya ini, ditopang dengan pembentukka Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI), dan segera akan menyusul Forum Pengasuh  Pesantren Inklusif, Forum Guru Agama Inklusif, dan Forum Dosen Inklusif,” jelasnya.

“Tahun ini, FPMI merayakan ulang tahun yang ke-2, selamat ulang tahun FPMI,” ungkapnya.

Ditjen Pendis juga telah menyusun Roadmap Pendis Inklusif, melalui pengembangan pendidikan inklusif di Madrasah, Pesantren, PTKI, dan pengembangan PAI Inklusif pada Direktotat PAI, serta menyusun regulasi turunan melalui Peraturan Menteri Agama tentang Akomodas yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pendidikan Islam.

“Arah dan orientasi roadmap serta regulasi ini bermuara pada terbangunnya Ekosistem Pendidikan Islam Inklusif di Kementerian Agama untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas di negeri ini,” terang Ramdhani.

Tahun ini, Ditjen Pendis telah melakukan pelatihan-pelatihan guru melalui Pokja KKG/ KKM Inklusif, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Pembimbing Khusus, Pelatihan Pendidik Madrasah Inklusif di 5 Provinsi. Juga telah menyusun seperangkat kurikulum madrasah yang sangat akomodatif bagi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dan telah melaksanakan program Bimtek dan bantuan Pengelolaan Pendidikan Inklusif di madrasah.

“Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ada bersama para penyandang disabilitas,” pungkas Ramdhani dengan yakin.