Review Buku Politik Partai Koalisi di Indonesia

Judul: Politik Partai Koalisi di Indonesia

Penulis:  Dr. Andi Zastrawati, M.Si.

ISBN: 978-623-6769-12-6

Cetakan: I, Oktober 2020

Tebal: 14 x 21 cm, xv  + 439 Halaman

Diterbitkan: CV. Pilar Nusantara

 

Sebagai negara yang menganut sistem multipartai ekstrem tentu menimbulkan konsekuensi politik yaitu risiko  lahirnya Pemerintahan Koalisi. Terbentuknya koalisi disebabkan terpecahnya kekuatan politik di parlemen, Dalam sistem pemerintahan presidensial, ketika presiden tidak mampu mengontrol kekuatan mayoritas di parlemen, dilakukan koalisi dengan sejumlah partai politik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan mayoritas di lembaga legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, cara untuk membayar “persekutuan politik” yang paling umum dilakukan Presiden adalah denga berbagi kursi kekuasaan.

 

 

Buku ini akan membongkar permainan politik anggota partai koalisi khususnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buku yang berjudul Politik Partai Koalisi di Indonesia merupakan tulisan ilmiah, yang penulisannya dilatarbelakangi oleh munculnya anomali yang terjadi pada pemerintahan koalisi SBY – Boediono tahun 2009 – 2014. Tujuan SBY membangun koalisi dengan 6 (enam) partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB adalah untuk memperkokoh pemerintahan presidensial SBY – Boediono agar berjalan stabil dan efektif, namun dalam fakta politiknya koalisi pemerintah yang menguasai 75% suara di DPR RI ternyata dalam hubungan eksekutif dan legislatif penuh tantangan dan gejolak politik. Hal ini bermula dari perlawanan anggota koalisi kepada pemerintah atas kebijakan bailout Bank Century 6,7 trilyun, kemudian menyusul penolakan anggota koalisi terhad ap rencana pemerintah menaikkan harga BBM Berusbsidi tahun 2012 dan 2013.

 

 

Perbedaan pandangan yang sangat tajam di antara  anggota koalisi pemerintah menjadi pemicu munculnya konflik di internal koalisi, sehingga menyebabkan solidaritas koalisi lemah dan rapuh. Sementara Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi juga tidak mampu membangun komunikasi, konsolidasi, dan kordinasi di antara pimpinan koalisi dengan pimpinan partai politik. Penelitian ini ingin menjawab akar persoalan dari pemerintahan koalisi SBY – Boediono dan menemukan desain koalisi yang cocok untuk mengatur peran dan kedudukan partai politik dalam pemerintahan koalisi.