Oleh Dian Pratista Febriyani
Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah INISNU TEMANGGUNG
Selama ini pendekatan antikorupsi pemerintah Indonesia cenderung ke arah represi. Ini juga merupakan paradigma yang berkembang di komunitas bahwa tindakan dipandang sebagai upaya yang efektif untuk menciptakan efek jera. Namun dalam praktiknya, praktik korupsi masih berskala besar dan sistemik, tidak hanya di eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD, tetapi juga di bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif di semua lapisan masyarakat, termasuk strategi pendidikan.
Strategi pendidikan merupakan upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti korupsi sesuai dengan keterampilan dan kekuasaannya. Masyarakat harus secara aktif menanamkan nilai integritas dan kebencian terhadap korupsi melalui pesan moral dan pendidikan etika, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, agar budaya korupsi tumbuh. Anda dapat mengembangkan budaya buruk di masyarakat,mengurangi orang, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas tinggi dan jiwa antikorupsi. Secara khusus kita perkenalkan dulu, dan itu bisa dicapai dengan memperdalam pemahaman untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berangkat dan pulang sekolah tepat waktu, dan tidak menyontek atau disiplin.
Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, kita perlu mereformasi institusi, institusi dan institusi pemerintah. Reformasi ini meliputi reformasi kelembagaan, kelembagaan dan PNS. Tingkat kerusakan harus minimal. Kita perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta akses terhadap pertanyaan tentang aktivitas pejabat publik. Penting juga untuk membentuk badan independen yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga ini harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap masyarakat. Kita harus memperluas ruang dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil, termasuk pengembangan pers yang bebas dan mandiri. Banyak strategi dan upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun penting untuk diingat bahwa strategi tersebut perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi yang terlibat. Strategi menemukan solusi. Untuk memberantas korupsi, sangat penting untuk mengingat karakteristik berbagai pihak yang terlibat dan lingkungan tempat mereka bekerja.
Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Kita perlu membangun sistem di mana publik (termasuk media) berhak meminta informasi terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat memotivasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan atau mensosialisasikan berbagai tindakan yang ada. Sebagian adalah isu kesadaran masyarakat atau public awareness dan kepedulian terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat. Selama beberapa tahun, KPK telah bekerja sama dengan universitas dan guru untuk mengembangkan bab tentang pendidikan anti korupsi untuk siswa sekolah menengah dan sekolah dasar. Tujuan pendidikan antikorupsi ini adalah untuk mengajarkan kepada siswa tentang bahaya korupsi sejak dini. Buku teks pendidikan antikorupsi yang Anda miliki juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran siswa akan bahaya korupsi. Paperback yang dikeluarkan KPK hanyalah salah satu contoh bagaimana kami berkampanye untuk mencegah dan membasmi korupsi.
Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Misalnya, beberapa negara memiliki lembaga yang disebut ombudsmen. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh parlemen Swedia pada tahun 1809 dengan nama Justitieombudsmannen. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang di negara lain adalah memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mengadukan perilaku lembaga negara dan pegawainya. Selain itu, badan tersebut memberikan pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar dan kode etik pemerintah dan badan hukum yang diperlukan. Salah satu tugas Ombudsman adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang hak mereka atas perlakuan yang baik, jujur, dan efisien oleh pejabat publik Sebuah lembaga antikorupsi bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC) telah didirikan di Hong Kong.
Otoritas Anti-Korupsi (ACA) didirikan di Malaysia. Sudah ada lembaga yang dibuat khusus untuk memberantas korupsi. Badan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertimbangan lainnya adalah meningkatkan kinerja peradilan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum, dan penegakan hukum harus adil, jujur, dan adil.
Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat hukum karena fungsi peradilan yang sangat buruk. Kalaupun kinerjanya buruk karena tidak bisa (tidak bisa), itu bisa dimaklumi. Artinya, pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Masalahnya adalah ketika mereka tidak siap, tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi, atau terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Strategi pemberantasan korupsi bukanlah hal yang sederhana, karena itu perlu disesuaikan dengan konteks masyarakat dan organisasi yang ditangani serta karakteristik pihak terkait di lingkungannya.
Tambahkan Komentar